Ketua BAKN DPR RI Marwan Cik Asan usai memimpin pertemuan Tim Kunker BAKN DPR RI dengan para guru besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), di Bandung, Jawa Barat, Rabu (22/1/2020). Foto : Runi/Man

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menerima sejumlah masukan dan saran terkait kebijakan pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Provinsi Papua, Papua Barat, Aceh dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Muncul harapan agar dana Otsus utamanya dimaksimalkan untuk pendidikan, kesehatan maupun infrastruktur. Ketua BAKN DPR RI Marwan Cik Asan menilai pembangunan infrastruktur sudah signifikan, namun perhatian pada bidang pendidikan maupun kesehatan masih kurang.

“Ini yang seharusnya kita evaluasi. Seperti halnya sudah disampaikan salah satu Guru Besar, bagaimana pendekatan pada kemanusiaan bukan lagi pada fisik seseorang, namun bagaimana pendekatan terhadap segi pendidikan, kesehatan ataupun budaya mereka yang bisa menjadi satu strategi yang kita pikirkan. Untuk menjadi pembahasan apakah dana Otonomi Khusus ini kita akan teruskan untuk waktu yang akan datang,” kata Marwan usai memimpin pertemuan Tim Kunker BAKN DPR RI dengan para guru besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), di Bandung, Jawa Barat, Rabu (22/1/2020).

Politisi Partai Demokrat itu menyebutkan, saran dan masukan dari para Guru Besar IPDN akan dicatat semua dan akan disimpulkandalam rekomendasi akhir. Sehingga pihaknya berharap rekomendasi yang dibuat tidak menciptakan masalah baru. “Kita memberikan rekomendasi-rekomendasi yang tepat supaya tujuan dari dana Otsus diharapkan muaranya pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, agar bisa tercapai dengan baik dan bagaimana  rakyat makin sejahtera dalam bingkai NKRI,” harap legislator dapil Lampung ini. (rni/sf)